You are here::
 
 

Pesan - Pesan dan Harapan Pimpinan Mahkamah Agung

E-mail Print PDF

Edisi : VII

Tanggal 22/04/2013

 

“PESAN - PESAN DAN HARAPAN

PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG”

Oleh :

H. Alimin Patawari

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

 

Jabatan Hakim Agung adalah jabatan yang menjadi mimpi / cita - cita para Hakim sejak awal, namun untuk sampai ke jenjang yang sangat terhormat dan mulia itu, bukanlah hal yang gampang karena harus melalui seleksi yang berat dan proses waktu yang panjang, tapi ujung- ujungnya ditentukan oleh garis tangan, dalam arti semuanya berdasarkan atas kehendak Tuhan yang maha kuasa. siapa hambanya yang Ia kehendaki untuk diberikan amanah itu.

Bukankah jabatan Hakim itu adalah jabatan mulia dan dalam menjatuhkan putusannya selalu mengatas namakan nama Tuhan yang Maha Esa, atau kadang disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi .

Dengan demikian maka pantas dan wajar jika dalam proses pemilihan Hakim Agung cukup berat dan melalui proses perjalanan panjang.

Proses seleksi calon Hakim Agung oleh KY telah berakhir setelah berhasil menetapkan 24 nama calon yang berhasil maju ke babak berikutnya yaitu Uji Kepatutan, dan pemilihan calon oleh DPR RI. dan DPR pun setelah selesai melaksankan Uji Kelayakan terhadap calon yang diajukan oleh KY menghasilkan 8 nama yang akan dilantik oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 11 Maret 2013.

Dalam rangka acara ini, semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Se Indonesia diundang utuk menghadiri acara pelantikan tersebut, sekaligus pada malam harinya dan di tempat yang sama Ketua Mahkamah Agung mengadakan tatap muka dengan semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding Se Indonesia,    baik dalam tatap muka maupun dalam sambutan / pengarahan Ketua Mahkamah Agung pada acara pelantikan Hakim Agung, pada pokoknya menyampaikan pesan dan harapannya, yang nantinya dapat dijadikan pedoman / petunjuk pimpinan Pengadilan tingkat Banding dalam menjalankan tugasnya sehari hari sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

Sebelum memberi wejangan / pesan dan harapannya Ketua Mahkamah Agung menganugerahkan penghargaan kepada satuan kerja Tingkat pusat dan daerah yang berhasil melaksanakan penyerapan anggaran tertinggi tahun anggaran 2012.

Untuk tingkat pusat / eselon I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai peringkat tertinggi dalam penyerapan anggaran , dan Pengadilan TInggi Agama Maluku Utara untuk tingkat satuan kerja di daerah yang berhasil sebagai peringkat tertinggi penyerapan anggaran tahun anggaran 2012.

Ketua Mahkamah Agung sangat mengapresiasi atas capaian yang diperoleh Peradilan Agama yang dipandang telah menunjukkan kinerja yang bagus dan bahkan memperoleh penghargaan. penghargaan ini diberikan untuk membangkitkan motivasi kepada seluruh satuan kerja yang ada di bawah Mahkamah Agung. secara nasional Mahkamah Agung mencapai perolehan penyerapan anggaran tahun 2012, sebesar 95,07 % di atas perolehan nasional yang tercatat sebesar    88 %.

Ketua Mahkamah Agung berharap prestasi ini lebih di tingkatkan lagi diwaktu yang akan datang dalam rangka memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) yang harus dicapai tahun 2013 ini.

Setelah penyerahan penghargaan selesai, dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Mahkamah Agung tentang berbagai hal yang terkait dengan tugas administrasi Peradilan, kesekretariatan dan pengaduan / pengawasan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disinyalir masih ada rekan rekan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, belum melaksanakan dengan baik,

bahkan ada kesan belum memahami Reformasi Birokrasi, sehingga masih terjadi hal - hal yang tidak diharapkan. Sebuah contoh, pelaksanaan rapat koordinasi bulanan belum dilaksankan secara rutin, bahkan tidak ada notulen rapatnya yang berisi tentang apa yang dibahas dalam rapat, dan tidak ada dokumentasi tentang rapat tersebut.

Ketua Mahkamah Agung menghendaki agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sebagai kawal depan Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi di wilayah masing masing. demikian pula tentang masalah pengawasan, benar - benar dilaksanakan baik secara rutin maupun insidentil ke daerah - daerah dalam rangka meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyimpangan atau kekeliruan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Menindak lanjuti pengaduan - pengaduan yang diterima, dan ketika terjadi pelanggaran disiplin dari aparat Peradilan agar segera ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding untuk di istirahatkan / di non palukan ( bagi Hakim ).

Khusus mengenai pelayanan publik, Ketua Mahkamah Agung meminta agar memahami KMA No. 1-144 / 2011. begitu pula dengan transparansi, agar putusan - putusan Pengadilan dimuat dalam direktori putusan WEB Mahkamah Agung.

Dalam masalah kesekretriatan ditengarai masih lemahnya perencanaan anggaran di daerah pada saat mengajukan rencana anggaran tidak didukung dengan data pendukung yang akurat, demikian pula dalam hal pengadaan barang dan jasa, masih banyak satuan kerja yang belum mempunyai SDM yang bersertifikasi dan memahami seluk beluk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pelaksanaannya seperti perencaan, pemaketan, metode pemilihan sistim, metode penilaian, klarifikasi dan penyampaian dokumen penawaran dapat berjalan efektif dan efisien dan tidak menyimpamg dari aturan yang berlaku.

Target untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dapat tercapai ketika mendapat dukungan dari para pelaksana yang ada di daerah.

dalam kesempatan tatap muka pimpinan Mahkamah Agung, dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia ini, para Wakil Ketua Mahkamah Agung baik Yudisial maupun non Yudisial, serta Ketua Muda juga menyampaikan pesan dan harapannya untuk lingkungannya masing - masing, khususnya dibidang teknis Yustisial.

Ketua Muda Agama, bapak DR. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH. Menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan eksekusi anak yang lagi marak terjadi antara pasangan suami istri yang sudah bercerai.

Dalam beberapa kasus terjadi permasalahan yang kadang - kadang sulit pemecahannya, karena ternyata masalah eksekusi si anak ada perbedaan mendasar yang terjadi di lingkungan Peradilan Umum dengan yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Agama. Perbedaan itu antara lain bahwa eksekusi anak di lingkungan Peradilan Umum difahami bahwa anak bukan obyek eksekusi, sehingga dalam amar putusan Pengadilan Negeri hanya menyatakan pihak mana yang berhak memelihara anak dengan tidak memuat perintah penyerahan anak kepada salah satu pihak.

Sementara di lingkungan Peradilan Agama memahami bahwa anak bisa dieksekusi sehingga dalam amar putusan Pengadilan Agama selalu ada amar yang memerintahkan salah satu pihak untuk menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berhak. dan bahkan kalau perlu ada amar penerapan dwangsom, jika enggan untuk menyerahkan anak tersebut.

Ketua Muda Agama menyerahkan kepada ijtihad masing - masing Hakim, apakah akan mengikuti jalan fikiran seperti di Peradilan Umum atau tetap memilih pendapat yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Demikian beberapa catatan ringan yang dapat saya tangkap dalam tatap muka pimpinan Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadian Tingkat Banding semua lingkungan seluruh Indonesia yang dilaksanakan di ruang Kusuma Atmaja medan merdeka utara, tanggal 10 Maret 2013 yang lalu.

Semoga ada manfaatnya. ( A.P )