You are here::
 
 

Tanggung Jawab PNS Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat

E-mail Print PDF

Edisi : XIV

Tanggal : 23 / 4 /2014

 

Tanggung  Jawab PNS Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat 

Oleh :

H. Alimin Patawari

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

  alt 

Ketika membaca sebuah koran  yang dalam salah satu artikelnya menulis tentang rencana aksi mogok PNS dalam hal ini Panitera / Panitera Pengganti  dan staf karyawan Pengadilan lainnya yang tergabung dalam organisasi IPASPI. Yang menuntut perbaikan nasib dengan meminta agar tunjangan Remunerasi segera dinaikkan. saya kaget membaca berita tersebut dan berfikir apakah mungkin hanya dengan alasan perbaikan tunjangan remunerasi belum terealisasi mengakibatkan aparat Panitera / Panitera Pengganti mogok sidang yang tentunya akan menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan. Bukanlah dengan sikap seperti itu maka pelayanan publik akan terganggu yang notabene bertentangan dengan Reformasi Birokrasi yang sudah bergulir selama ini akan turut terciderai, bahkan mungkin akan menimbulkan gejolak dari para pencari keadilan yang sejak awal menunggu giliran untuk sidang perkaranya, dan banyak lagi akibat lainnya yang bakal terjadi. Apabila rencana aksi mogok tersebut benar – benar dilakukan.

Saya sebagi orang yang diamanatkan untuk memimpin Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membawahi 24 Pengadilan Agama Se Sulawesi Selatan dan Barat, terus terang saat membaca koran tersebut, bukan hanya kaget akan tetapi juga resah, gelisah bagaimana menyelesaikan masalah ini jika di wilayah ini turut terjebak pengaruh ikut – ikutan demo dengan mogok sidang. Dalam kondisi fikiran kalut, saya mencoba mencari informasi ke Pengadilan Agama dan melakukan koordinasi dengan para pimpinan Pengadilan Agama di daerah dan memberikan solusi pemecahan masalah apabila kondisi seperti ini benar- benar terjadi . belum lagi menemukan solusi terbaik tentang apa yang harus saya lakukan , telepon saya berdering dan ternyata Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung, meminta klarifikasi dan informasi tentang masalah ini, dan dengan rasa penuh percaya diri langsung saya jawab bahwa wilayah PTA Makassar Insya Allah aman dan terkendali dalam arti tidak terjadi aksi demo mogok dan tetap bekerja seperti biasa, dalam pembicaraan singkat tersebut sekaligus saya mohon arahan  petunjuk beliau bagaimana mengatasi seaindainya kondisi seperti ini benar terjadi, beliau mengatakan agar saya koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dan memberi pemahaman yang baik tentang akibat buruk yang mungkin akan terjadi apabila aksi demo ini terjadi, dan kalau perlu segera mengunjungi Pengadilan Agama dan memberi arahan langsung dengan pendekatan nasehat keagamaan dan tidak perlu dimarahi.

Arahan tersebut segera saya laksanakan dengan mengunjungi beberapa Pengadilan Agama, sekaligus melihat langsung, berdialog dengan para Panitera / Panitera Pengganti / aparat lainnya, dan dari dialog tersebut dapat saya tangkap mengapa sampai harus aksi mogok dan apa yang mereka inginkan, dari informasi langsung tersebut, dapat menjadi acuan dalam mencari solusinya.

Nampaknya rencana aksi ini, sebenarnya sudah lama issunya, atau sejak tunjangan jabatan Hakim disetujui oleh pemerintah dengan terbitnya PP No. 94 Tahun 2012, sementara tunjangan jabatan Panitera / Panitera Pengganti sejak saat itu belum disesuaikan dan sampai saat ini belum juga disetujui oleh pemerintah . setiap kunjungan kerja pejabat Mahkamah Agung ke berbagai daerah selalu dilontarkan bahwa tunjangan Remunerasi Pejabat / Pegawai non Hakim di lingkungan Mahkamah Agung akan segera turun, karena semua persyaratan yang dikehendaki oleh Pemerintah semuanya sudah terpenuhi, terbukti dengan hasil evaluasi Tim dari Reformasi Birokrasi telah menyatakan bahwa kinerja aparat Mahkamah Agung sudah memenuhi standar kriteria untuk disesuaikan tunjangan kinerjanya.

Program – program prioritas pembaharuan Peradilan telah berjalan dengan baik, pelayanan publik dalam penyelesaian perkara juga sudah berjalan baik, transparansi dan akuntabilitas kinerja baik, pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka pelayanan sudah berjalan dengan baik, pelaksaanaan Kode Etik  baik Hakim maupun Panitera, juga sudah terlaksana dengan baik. bahkan Mahkamah Agung telah memperoleh predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran, kesemuanya itu telah mendapat pengakuan Pemerintah bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan Reformasi Birokrasi dengan baik. dengan dasar itu sebenarnya semua persyaratan untuk perbaikan tunjangan Remunerasi sudah terpenuhi dengan demikian  maka terjadi kesenjangan antara sesama pejabat di Mahkamah Agung, khususnya Hakim dengan aparat lainnya, padahal dari sudut beratnya tugas pekerjaan para Panitera / Panitera Pengganti cukup penting dan sangat strategis, baik dibidang administrasi peradilan maupun teknis peradilan yang tidak kalah pentingnya dari tugas para Hakim. Dengan demikian mereka merasa cukup alasan untuk meminta agar Tunjangan mereka disesuaikan dengan tunjangan Hakim,  dan masalah ini berlarut – larut sehingga menimbulkan ketidak pastian padahal para petinggi Mahkamah Agung  sebenarnya sudah bekerja keras memperjuangkan perbaikan nasib para Panitera / Panitera Pengganti dan aparat lainnya, boleh jadi ada kendala teknis yang masih perlu dibahas sehingga realisasinya belum bisa dicairkan karena masalah keuangan negara berbagai Instansi yang harus terlibat dalam menetapkan kebijakan, dan kebijakan keuangan bukan terletak di tangan Mahkamah Agung .

Kondisi seperti ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar rekan – rekan yang merncanakan aksi mogok tersebut. Jadi menurut pengamatan saya sebenarnya tidak ada masalah jika mereka memahami dengan baik keadaan seperti ini. Hanya karena kurang pemahaman saja dan mungkin juga karena ketidak sabaran menunggu atau sudah bosan mendapat janji- janji  yang tak kunjung ada. sehingga mereka ingin melakukan aksi demo, oleh karenanya tidak perlu saling menyalahkan dan saling cemburu diantara kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada atasan kita yang memang sudah berjuang keras untuk kepentingan kita.

Faktor lain yang saya tangkap dalam dialog dengan para aparat di daerah bahwa, sebenarnya kecemburuan juga terjadi karena iri melihat para Hakim yang telah menerima tunjangan begitu besar, padahal ada Hakim yang seenaknya masuk dan pulang kantor tidak disiplin, artinya sering terlambat dan cepat pulang dan tidak ada akibatnya berupa potongan tunjangan. dilain pihak jika aparat lainnya / staf yang terlambat masuk dan cepat pulang akan menanggung resiko pemotongan tunjangan remunerasi sesuai tingkat pelanggarannya.

Dari dialog dialog terbuka seperti ini menyadarkan kita akan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus bertanggung jawab kepada atasan, pemerintah, bahkan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Dari renungan singkat ini saya mengajak kita semua baik para hakim maupun aparat lainnya , mari kita duduk bersama dan tidak saling mencurigai, tidak saling mencemburui satu dengan lainnya. Menghindari tindakan yang bisa menodai citra dan wibawa lembaga tempat kita mengabdi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. kita sama berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk hidayahNya dan keinginan agar perbaikan tunjangan Remunerasi yang kita harapkan segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama tanpa harus mengadakan aksdi mogok kerja.

KERJA YES, mogok, demo bagi kita NO. ( A. P )

 

 

Tanggung  Jawab PNS Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat